Tulungagung, 20 Januari 2026 Pengadilan Negeri Tulungagung
Bertempat di Ruang Comand Center,di ikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, sekretaris, Panitera Pengganti dan Pengelola keuangan Mengikuti sosialisasi dan pendampingan pengisian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, Pengumuman,dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Publik dalam kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
Tujuan Pelaporan harta kekayaan dalam pencegahan korupsi antara lain :
- Menjaga Integritas penyelenggara negara.
- Menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab.
- Menghindari potensi konflik kepentingan.
- Menjadi media kontrol masyarakat.
Strategi pemberantasan korupsi KPK menjalankan strategi utama dalam pemberantasan korupsi yang disebut “ Trisula Pemberantasan Korupsi” peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018.