Senin, 22 Juli 2019 10:38 WIB.

Jakarta"Humas MA: Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019 akan diisi dengan peluncuran aplikasi E-Litigation dan Theme Song Mahkamah Agung. Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dalam pertemuan bersama seluruh Kepala Biro dan Kepala Bagian terkait di ruangannya Kamis (18/07/2019). Menurut Pudjoharsoyo, suasana kebatinan peringatan hari ulang tahun ke-74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik, ungkapnya. Bersamaan dengan kesiapan tersebut, Mahkamah Agung saat ini tengah mempersiapkan penguatan terhadap aplikasi tersebut dengan mempersiapkan perubahan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yang memasukkan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (E-Litigation) serta aplikasi yang akan dipergunakan. Kita berharap pengaturan dan aplikasi tersebut dapat diluncurkan pada momentum ulang tahun tersebut, sambung mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Dengan pertimbangan tersebut tema peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung masih akan berkisar pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pengadilan. Temanya nanti akan ditetapkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, papar Pudjoharsoyo. Peluncuran Theme Song Mahkamah Agung Selain akan meluncurkan peraturan dan aplikasi untuk beracara secara elektronik, momentum peringatan hari ulang tahun juga akan diisi dengan peluncuran theme song Mahkamah Agung. Menurut Pudjoharsoyo, theme song tersebut dipandang perlu untuk membangkitkan semangat aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Selama ini Mahkamah Agung maupun peradilan dibawahnya belum memiliki theme song tersebut, ungkap Pudjoharsoyo. Theme Song tersebut tengah dalam proses finalisasi oleh Mahkamah Agung bersama musisi Addie MS. Kita rencanakan pada hari itu diperdengarkan secara resmi dan disebarluaskan kepada seluruh aparatur pengadilan, papar Pudjoharsoyo lebih lanjut. Untuk peluncuran tersebut, pihaknya juga tengah mempersiapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan penggunaan theme song tersebut bersama dengan peraturan penggunaannya di acara-acara resmi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya. (Humas/Mohammad Noor/Photo:ishma)

Jumat, 19 Juli 2019 10:09 WIB.

Bogor " Humas MA:Mahkamah Agung danKementrianKelautan dan Perikanan menyelenggarakan Koreksi Bersama Hasil Ujian TertulisCalon Hakim Perikanan Tahun Anggaran 2019 di Puslitbangdiklat Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor pada tanggal 18 juli 2019. Kegiatan Koreksi ini dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dr.Suhadi,SH.,MH selaku Ketua Panitia Pelaksana. (humas/sf/sr)

Kamis, 18 Juli 2019 15:04 WIB.

Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik tiga orang Kepala Pengadilan Militer Tinggi pada Kamis siang, 18 Juli 2019 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pejabat pengadilan militer dan undangan lainnya. Para Ketua Pengadilan Tinggi Militer Tinggi yang dilantik hari ini yaitu: 1. Kolonel CHK Weni Okianto, SH., MH, sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sebelumnya menjabat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. 2. Kolonel CHK E. Trias Komara, SH., MH., sebagai Kepala Militer Tinggi III Surabaya, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan. 3. Kolonel CHK Tama Ulinta Boru Tarigan, SH., M.Kn. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan, jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam sumpahnya, para pejabat ini menyatakan akan menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. (azh/RS/photo:Devi)

Rabu, 17 Juli 2019 11:28 WIB.

Jakarta-Humas : Mahkamah Agung mengadakan rapat kelompok kerja (Pokja) advokasi pengurangan arus perkara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Hotel Mercure, Jakarta. Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Bapak. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H dan dihadiri sejumlah petinggi lainnya yang terdiri dari Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para panitera muda dan panitera kamar dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial mengatakan kegiatan pokja ini dilaksanakan rangka mempercepat penanganan perkara di Mahkamah Agung melalui seleksi perkara di masing-masing kamar. namun beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah mengenai rekrutmen anggota tim seleksi, rentang waktu disesuaikan dengan SK No. 214/KMA/XII/2014, dan mekanisme kerja dirinci dengan proporsional paparnya. Selanjutnya Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial berharap agar anggota pokja dapat merampungkan tugasnya dalam waktu yang tidak begitu lama, pasalnya menurut mantan Kabawas ini hasil dari kegiatan pokja ini berdampak terhadap kegiatan reorganisasi (RO) yang juga sedang berjalan di Mahkamah Agung. saya harap sebelum tanggal 4 Agustus, pokja ini dapat selesai' ujarnya. Wakil Ketua Pokja yang juga Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyampaikan agar proses kerja seleksi perkara memiliki output yang nyata perbedaaanya dengan proses yang dilakukan selama ini sehingga beban penanganan menurun dan perkara dapat cepat diselesaikan, sekarang kita pilah terlebih dahulu satu persatu jenis perkara sesuai kategorinya dan kemudian kita masukan dari masing-masing kamar, ujar Takdir. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung sangat dinamis dan alot, para peserta terlihat aktif memberikan masukan mengenai kategori perkara yang menjadi pedoman dalam seleksi perkara dengan membandingkan proses pada HogeRaad Belanda. Diharapkan upaya percepatan yang dilaksanakan pokja dapat diselesaikan dengan baik. (Riki/abdurrahman rahim/humas)

Selasa, 16 Juli 2019 15:12 WIB.

Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup proyek SUSTAIN EU-UNDP pada Selasa, 16 Juli 2019 di hotel Kempinski, Jakarta. Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Proyek ini dimulai pada pertengahan 2014 lalu dan berakhir pada tahun ini. Dalam sambutannya, Hatta Ali mengatakan bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 " 2035 telah meletakan visi besar yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Berbagai upaya pembaruan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi tersebut. Upaya-upaya tersebut menyasar berbagai bidang di antaranya manajemen perkara, manajemen sumber daya manusia, keuangan, asset dan pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan aparatur peradilan, pengawasan, dan akses terhadap keadilan. Namun Mahkamah Agung menyadari bahwa pembaruan peradilan yang dilakukan tidaklah lepas dari tantangan dan kendala. Salah satu tantangan tersebut adalah luasnya cakupan serta besarnya energi yang dibutuhkan dalam proses pembaruan peradilan. Untuk itu, menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Manado ini, Mahkamah Agung membuka diri untuk bersinergi dengan mitra pembaruan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu mitra tersebut adalah Uni Eropa dan UNDP melalui proyek Sustain EU-UNDP. Berbagai upaya Selama lima tahun bekerja sama, Mahkamah Agung dan Sustain EU-UNDP telah berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan Mahkamah Agung, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi para hakim dan aparatur peradilan, serta pengembangan system informasi yang terintegrasi dan modern bagi lembaga peradilan. Kerja sama ini juga telah mendatangkan manfaat bagi kurang lebih 4000 hakim dan aparatur peradilan yang telah memperoleh diklat di berbagai bidang di antaranya sertifikasi hakim perkara perikanan, sertifikasi hakim perkara tipikor, sertifikasi hakim perkara lingkungan hidup, dan sertifikasi hakim perkara anak. Selain itu, menurut mantan Juru Bicara Mahkamah Agung tersebut bahwa kerja sama ini juga telah mendorong Mahkamah Agung lebih adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Berbagai aplikasi yang lahir dari kerja sama ini di antaranya system Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi-aplikasi ini selain sebagai upaya untuk membantu pengelolaan perkara secara efektif dan efesien, juga sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik oleh lembaga peradilan. Proyek Sustain merupakan stimulant yang mendorong Mahkamah Agung untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya dalam proses pembaruan. Untuk itu, menurut Hatta Ali, berakhirnya proyek Sustain tidaklah berarti bahwa langkah pembaruan di Mahkamah Agung juga akan berhenti, namun akan terus berlanjut dengan mengembangkan pondasi yang telah diletakan dalam kolaborasi Mahkamah Agung dengan SUSTAIN. Terima kasih dan penghargaan kepada Uni Eropa dan UNDP atas kerja sama yang telah terjalin selama lima tahun. Saya yakin kerja bersama ini mewujudkan keadilan dengan penguatan pada instansi peradilan. Kata Hatta Ali di akhir sambutannya. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Plt Duta Besar Uni Eropa European untuk Indonesia, pers, dan undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan diskusi publik dengan judul Mewujudkan Peradilan yang Transparan dan Akuntabel: Tantangan dan Keberhasilan. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., menjadi salah satu pembicara pada acara yang dimoderatori oleh P. Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Selain Sunarto, hadir juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dr. Laode Muhammd Syarif, SH., LLM, , Penasihat Senior Proyek Sustain Gilles Blanchi, Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia Dadang Trisasongko, dan Harry Ponto, SH., LL.M selaku advokat senior sebagai pembicara. (azh/RS)

Rabu, 10 Juli 2019

Jakarta, 10 Juli 2019, Dalam rangka efektifitas pelayanan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi dan satker di bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal dan para pejabat eselon II mengadakan evaluasi kinerja melalui teleconference. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Juli 2019, bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum lantai 3. Pada tanggal 9 Juli 2019 , teleconference terhadap 3 (tiga) Satker, yaitu PT Jayaputra, PT Surabaya dan PT Pekan Baru. Kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, teleconference dengan PT Makassar, PT Bengkulu, PT Mataram dan PT Banjarmasin  

Jumat, 21 Juni 2019

Selasa, 11 Juni 2019

Jakarta, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/Pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan para pejabat serta pegawai MARI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Kamis, 16 Mei 2019

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019. Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum. (Panitera PT Kupang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)

Kamis, 16 Mei 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I. bekerjasama dengan Japan International Cooporation Agency (JICA) pada tanggal 28 s.d. 30 April 2019 menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bertempat di Natsepa Resort & Conference Center Ambon yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan Pembinaan dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. dilanjutkan dengan pembinaan. Peserta Kegiatan mendapatkan materi mengenai Pengantar HKI Secara Umum, Pengantar HKI di Indonesia, Rahasia Dagang dan Sesi Tanya Jawab dari para pemateri yang berkompeten di bidangnya yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Didik Trisulistya, S.H., M.H. (MRF)