Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Tulungagung

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645 Fax: 0355-327068

e-mail : pn.tulungagung[at]pn-tulungagung.go.id, e-mail delegasi: delegasi[at]pn-tulungagung.go.id

SISUPERDelegasiSIPPPengaduanWhatsapp


Logo Artikel

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU BERPREDIKAT WBK WBBM 2026

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU BERPREDIKAT WBK/WBBM 2026

aBertempat diruang Comend Center Pengadilan Negeri Tulungagung, Ketua dan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Tulungagung mengikuti kegiatan Zoom Metting sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju berpredikat WBK/WBBM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Umum.
Sosialisasi diawali laporan ketua penitia Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono yang menyampaikan bahwa Acara ini dilaksanakan terkait Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 360/SEK/PW1.1.1/II/2025 tanggal 26 Februari 2026 bahwa kita diberikan kuota diusulkan meraih Predikat WBK berjumlah 50 satker dengan rincian Tingkat Banding/Kelas IA Khusus/Kelas IA berjumlah 10 satker, Kelas IB/Kelas II berjumlah 40 satker, serta Kuota Satker diusulkan meraih predikat WBBM berjumlah 8 satker.
Dirjen Badilum, Bambang Myanto menyampaikan bahwa :
1. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian upaya Badilum untuk mendorong keberhasilan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, dan sebagai salah satu langkah memperkuat komitmen peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel.
2. Pembangunan ZI merupakan fondasi penting dalam reformasi dan untuk meningkatkan kepercayaan publik keapda peradilan serta meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor 360/SEK/PW1.1.1/II/2025 bahwa seluruh satker baik yang belum dan sudah mendapatkan predikat WBK atau WBBM wajib melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) melalui aplikasi PMPZI yang dapat dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2026.
Dirjen Badilum juga menekankan bahwa satker yang diusulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding harus benar-benar memenuhi kriteria, secara objektif dan berkualitas, dan solid, satker tidak mendapatkan sanksi disiplin, inovasi yang telah direplika oleh satker lain ini syarat WBBM, jangan sampai hal ini tidak dipenuhi.
Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB, Akhmad Hasmy.

 

 

1
 
1
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengadilan Negeri Tulungagung MANTAP