RAPAT DINAS BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
Jumat, 13 September 2024, bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Tulungagung telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulan September Tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Ibu Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, SH., MH, didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Rapat tersebut diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan, Karyawati, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPNPN di lingkungan Pengadilan Negeri Tulungagung.
Agenda Rapat Dinas Bulanan ini meliputi laporan dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang, Panitera dan Sekretaris. Kemudian dilanjutkan dengan Pembinaan dan Pengarahan oleh Ketua Pengadilan Tulungagung. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung menyampaikan bahwa, untuk nilai EIS bulan Agustus 2024 ada peningkatan yang pada bulan Juli masuk 10 besar, untuk bulan Agustus 2024 sudah bisa naik ke 5 besar untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas 1A jumlah perkara 1001 – 2000. Beliau mengingatkan kembali kepada seluruh peserta rapat untuk tetap mempedomani, mentaati, dan melaksanakan Perma Nomor 7, 8, 9 Nomor 2016 dan Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas