Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645 Fax: 0355-327068

e-mail : pn.tulungagung[at]pn-tulungagung.go.id, e-mail delegasi: delegasi[at]pn-tulungagung.go.id

TilangDelegasiSIPPPengaduanE-Court


Sidang Tilang 15 April 2015

HARI RABU TANGGAL 15 April 2015

HAKIM : DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H., M.H.

PP       : SOELISTIJO ANDAR WOELAN, S.H.

 

DAFTAR SIDANG TILANG :

POLRES PJR
DLLAJ

 

PUTUSAN SIDANG TILANG :

DAFTAR PUTUSAN SIDANG TILANG BESERTA DENDA 

 

 


Sidang Tilang 08 April 2015

HARI RABU TANGGAL 01 April 2015

HAKIM : ERIKA SARI  EMSAH GINTING, S.H., M.H.

PP       : ROSPITA SILALAHI, S.H.

 

DAFTAR SIDANG TILANG :

POLRES PJR
DLLAJ

 

PUTUSAN SIDANG TILANG :

DAFTAR PUTUSAN SIDANG TILANG BESERTA DENDA 

 

 


Sidang Tilang 01 April 2015

HARI RABU TANGGAL 01 April 2015

HAKIM : YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.


PP : PAIJAN, S.H.

 

DAFTAR SIDANG TILANG :

POLRES PJR
DLLAJ

 

PUTUSAN SIDANG TILANG :

DAFTAR PUTUSAN SIDANG TILANG BESERTA DENDA 

 

 


Sidang Tilang 25 Maret 2015

HARI RABU TANGGAL 25 Maret 2015

HAKIM : ACHMAD WIJAYANTO, S.H.


PP : SUKARLINAH, S.H.

 

DAFTAR SIDANG TILANG :

POLRES PJR
DLLAJ

 

PUTUSAN SIDANG TILANG :

DAFTAR PUTUSAN SIDANG TILANG BESERTA DENDA 

 

 


Sidang Tilang 18 Maret 2015

HARI RABU TANGGAL 04 Maret 2015

HAKIM : YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H. ; DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H., M.H.


PP : SUROTO ; GAGUK YULI P., S.H.

 

DAFTAR SIDANG TILANG :

POLRES PJR
DLLAJ

 

PUTUSAN SIDANG TILANG :

DAFTAR PUTUSAN SIDANG TILANG BESERTA DENDA 

 

 



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TINJAU IMPLEMENTASI E-COURT DI PN PALANGKA RAYA
    Rabu, 16 Oktober 2019 16:19 WIB.
    Palangka Raya - Humas : Kesempatan melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi lapangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Palangka Raya dimanfaatkan juga oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo untuk mengunjungi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa (15/10/2019). Namun demikian, fokus perhatian Pudjoharsoyo bukan pada program Pembangunan Zona Integritas di satuan kerja tersebut, melainkan pada implementasi pengadilan elektronik (e-court). Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah satu dari satuan-satuan kerja yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk e-court pasca keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Memasuki pengadilan negeri yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 21 Palangkaraya tersebut, masyarakat akan disuguhkan pertama kali dengan counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lumayan bagus. Dan disebelah kanannya, terdapat sebuah ruang khusus yang diperuntukkan sebagai pojok e-court (e-court corner). Bak sebuah klinik, ruangan tersebut difungsikan sebagai tempat masyakarat, khususnya pengguna lainnya menanyakan segala hal ihwal beracara secara elektronik (e-litigasi), seperti pendaftaran perkara, meminta bantuan menghadapi kesulitan mengoperasikan e-court, hingga meminta informasi pengadilan elektronik secara keseluruhan. Menurut Ketua PN Palangka Raya, Kurnia Yani Darmono, sejak pihaknya ditunjuk sebagai salah satu pengadilan percontohan pada bulan Agustus 2019 hingga saat ini, telah diterima 61 perkara dengan menggunakan e-court. Perkara tersebut terdiri dari 51 perkara perdata gugatan, 1 perkara perdata bantahan, 4 perkara perdata gugatan sederhana dan 5 perkara perdata permohonan, ungkap Kurnia menjelaskan. Dari 61 perkara tersebut, semuanya beracara secara elektronik dan satu diantaranya sudah memasuki tahapan pembuktian. Kurnia kemudian menunjukkan sebuah video yang merekam bagaimana proses peradilan secara elektronik tersebut dilakukan di satuan kerjanya. Dua Kendala Meski demikian proses persidangan elektronik tersebut tidaklah berjalan semulus yang dibayangkan. Pernah terjadi kendala yang kemudian dikonsultasikan dengan Helpdesk yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Pernah virtual account (VA) untuk pembayaran tambahan panjar biaya mengalami permasalahan dengan mengeluarkan nomor VA yang sama dengan nomor VA yang sudah dikeluarkan sebelumnya dan untuk pihak dalam perkara yang lain, ungkap Laili Rahmah, penanggung jawab e-court PN Palangka Raya. Selain itu lanjutnya, pernah terjadi di akun para pihak tidak bisa diupload jawaban dari pihak Tergugat, padahal batas akhir penyampaian jawaban secara elektronik tersebut sudah dekat, sambung Laili. Berkat kerjasama dengan para pihak dan Helpdesk Mahkamah Agung kedua persoalan tersebut dapat teratasi dan prosesnya saat ini berlangsung normal. Apresiasi Sekretaris Mahkamah Agung Setelah meninjau langsung fasilitas dan pengimplementasian pengadilan elektronik di PN Palangka Raya, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo menyampaikan apresiasinya atas usaha-usaha yang dilakukan satker tersebut, mulai dari penyediaan ruangan untuk pojok e-court, penyediaan sumber daya manusia yang mengelolanya, hingga langkah-langkah yang ditempuh ketika ada permasalahan (troubleshoot). Pudjoharsoyo meminta agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan segera dilaporkan agar dapat segera diatasi. Mahkamah Agung memiliki Helpdesk yang bisa membantu setiap saat, ujarnya menjelaskan. Di bagian lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi e-court dapat menelaah ketepatan antara peraturan dan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan kedepannya tidak ada kendala atau permasalahan, mengingat sesuai arahan Ketua Mahkamah Agung, per tanggal 1 Januari 2020 aplikasi e-court dengan tambahan menu e-litigasi sudah bisa berjalan dengan baik. [Humas/Mohammad Noor]
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG KUNJUNGI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
    Rabu, 16 Oktober 2019 14:47 WIB.
    Palangkaraya - Humas: Dalam rangka pelaksanaan evaluasi lapangan Pembangunan Zona Integritas di wilayah Kalimantan Tengah, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Selasa (15/10/2019). Satuan kerja ini merupakan salah satu pengadilan yang telah mengikuti desk evaluation dan survey oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sesampai di pengadilan yang berlokasi di RTA Milono No. 9 Palangkaraya tersebut, Pudjoharsoyo diperkenalkan dengan fasilitas pelayanan yang disediakan, seperti layanan pendaftaran tamu secara elektronik serta layanan informasi elektronik yang disediakan di lobby gedung pengadilan. Memperhatikan Empat Hal Penting Selanjutnya, Pudjoharsoyo berkeliling gedung dengan memasuki satu per satu ruangan kerja pegawai dan berdialog seputar pelaksanaan tugas masing-masing. Setidak-tidaknya empat hal yang menjadi perhatiannya dalam dialog tersebut. Pertama, soal penyerapan anggaran tahun 2019 dikaitkan dengan keluaran (output) dan manfaat (outcome)-nya. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut mengingatkan agar dalam pemanfaatan anggaran, satuan kerja tidak mementingkan penyerapan semata, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari penyerapan tersebut. Kedua, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) dalam penatausahaan sumber daya manusia. Ketersediaan data dan pemanfaatannya untuk pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utamanya. Ketiga, pencapaian nilai SAKIP (Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diharapkan mengalami peningkatan secara positif dari waktu ke waktu. Meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pudjoharsoyo juga mengharapkan adanya peningkatan grade dari tingkatan yang dicapai tahun sebelumnya. Dan keempat, pengembangan arsip perkara elektronik dalam rangka menyambut pemberlakukan sistem peradilan elektronik (e-litigation) pada tahun 2020 sebagaimana arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mendorong Komitmen Jangka Panjang Sementara itu, terkait dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sekretaris Mahkamah Agung mengajak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memiliki komitmen terhadap program tersebut dalam jangka panjang. Program Pembangunan Zona Integritas, menurut Pudjoharsoyo dimulai dari komitmen seluruh pihak. Komitmen tersebut harus dimiliki oleh semua dan bukan dilahirkan hanya semata-mata untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK itu bukan tujuan, karena tujuan yang sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada Masyarakat, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Jika predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menjadi target, maka hal ini akan berakibat negatif, baik setelah predikat tersebut diperoleh maupun jika akhirnya suatu satuan kerja gagal meraihnya. Komitmen pembangunan zona integritas harus ada, bahkan ketika kita tidak berhasil meraih predikat WBK, tegas mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Meskipun demikian, Pudjoharsoyo tetap berharap agar Pengadilan Tinggi Palangka Raya berhasil meraih predikat WBK setelah melewati dua tahapan yang sangat penting di bagian akhir, yakni tahapan desk evaluation dan survey oleh Badan Pusat Statistik. [Humas/Mohammad Noor]
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG: WUJUDKAN HARAPAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
    Senin, 14 Oktober 2019 17:21 WIB.
    Gianyar - Humas: Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk memastikan keadilan tersebut diperoleh dengan cara yang mudah dan jujur serta bebas dari segala bentuk kepentingan. Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo di hadapan aparatur Pengadilan Negeri Gianyar dalam acara evaluasi lapangan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Kamis (10/10/2019). Menurut Pudjoharsoyo, untuk memastikan hal tersebut, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah melakukan setidak-tidaknya tiga hal penting. Pertama, mendorong seluruh aparatur pengadilan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Dengan profesionalisme dan integritas akan memberikan kepuasan bagi seluruh masyarakat cari keadilan, ungkap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, dengan profesionalisme dan integritas tersebut akan menjamin terwujudnya keadilan yang dijunjung tinggi melalui proses penegakan hukum. Kedua, mendorong dikembangkannya program-program internal yang dapat meningkatkan kinerja pengadilan dengan sebaik-baiknya. Program-program tersebut antara lain program akreditasi, program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi pelayanan publik, hingga pengimplementasian aplikasi e-court dan e-litigasi, urai pria kelahiran Semarang itu. Dan ketiga, mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum, ungkap Pudjoharsoyo, program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. PN Gianyar Meraih Predikat WBK Meski belum resmi diumumkan, namun Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, telah memastikan PN Gianyar akan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Atas pencapaian tersesebut, Pudjoharsoyo mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, mulai dari aparatur PN Gianyar hingga hakim-hakim tinggi pengawas daerah. Semua ini adalah berkat kerjasama dan partisipasi semuanya, ungkap Pudjoharsoyo penuh kegembiraan. Ia pun berharap agar PN Gianyar terus berbenah dan tidak berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Yang jauh lebih penting dari semuanya adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan yang terbaik dari kita, ujarnya. Ia bahkan sempat berbincang-bincang dengan pengguna pengadilan di counter PTSP. Soal fasilitas dan pelayanan pengadilan dipertanyakannya langsung kepada advokat dan masyarakat yang ditemuinya. Bagus dan cepat, Pak, ujar seorang pencari keadilan yang akan menambah panjar biaya perkaranya. Mudah-mudah selalu dapat dilayani dengan baik, ujar Pudjoharsoyo seraya menyalami anggota masyarakat tersebut. [Humas/RS/Mohammad Noor]
    | Selengkapnya |
  • PN GIANYAR DIPASTIKAN RAIH PREDIKAT WBK
    Senin, 14 Oktober 2019 11:48 WIB.
    Gianyar - Humas: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, saya nyatakan PN Gianyar dapat (predikat) WBK Demikian disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, saat mengunjungi Pengadilan Negeri Gianyar, Kamis (10/10/2019). Meski belum diumumkan secara resmi oleh kementeriannya, Ateh berkeyakinan PN Gianyar pantas mendapatkan predikat tersebut. Keyakinan Ateh tersebut didasarkan atas penilaian timnya saat melakukan evaluasi lapangan di satuan kerja tersebut. Bahkan, Ateh sendiri berkesempatan meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang ada di pengadilan tersebut. Setelah menginjakkan kaki di pengadilan yang diketuai oleh Ida Ayu Sri Adriyanthi AW tersebut, rombongan Kemenpan yang didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Agung beserta Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan para hakim tinggi langsung melihat counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terletak di bagian samping kiri lobby. Dari sana tim kemudian melihat fasilitas ramp yang disediakan untuk masyarakat penyandang disabilitas. Poster-poster yang terpajang di samping kiri kanan selasar tak lepas dari perhatian tim. Seruan menghindari percaloan, korupsi dan gratifikasi menjadi ornamen penghias di sepanjang selasar. Info-info pelayanan pengadilan juga berjejer seolah memandu para pencari keadilan yang datang ke pengadilan. Saat hendak menaiki lantai dua gedung yang berlokasi di Jalan Ciung Wenara Gianyar itu, tim terkesan dengan tiga hal, yakni pintu yang hanya bisa diakses oleh pemilik akses, tepatnya warga Pengadilan Negeri Gianyar saja, ruang tamu terbuka, serta kamar mandi yang bersih. Agak berbeda saya lihat, ujar Ateh kepada segenap apartur PN Gianyar. Dulunya, menurut Ateh, potret pengadilan yang lihatnya didesain kaku, bahkan cenderung menyeramkan buat orang yang pertama kali bersentuhan dengan pengadilan. Perbedaan yang dihadirkan PN Gianyar memberikan suguhan warna pengadilan yang informatif dan bersahabat. Zona Integritas, Membangun Island of Integrity Masuknya Pengadilan Negeri Gianyar sebagai calon peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menyempurnakan prestasi dari aparatur penegak hukum di wilayah tersebut. Di Gianyar berarti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sudah (meraih predikat) WBK, ujar Ateh. Ia berharap kedepannya hal ini dapat ditularkan kepada satuan-satuan kerja lainnya di wilayah tersebut. Hal ini menurut Ateh penting, mengingat pola Pembangunan Zona Integritas mengikuti sebuah konsep yang disebut islands of integrity (kepulauan integritas). Jika seluruh kepulauan itu berwarna merah, maka untuk menghijaukannya harus dilakukan satu demi satu, hingga akhirnya semua menjadi hijau, jelas Ateh yang pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Ateh menggambarkan dulunya untuk membangun integritas K/L sangat sulit. Berbagai upaya dilakukan oleh jajarannya. Setelah predikat WBK diperoleh oleh instansi-instansi penegak hukum, barulah permohonan untuk meraih predikat tersebut berkembang pesat. Alhamdulillah hari ini semua K/L ikut, semua pemda juga ikut, jelas Ateh. Dan yang menarik, lanjut Ateh, banyak pemerintah daerah yang ikut beralasan karena instansi penegak hukumnya sudah meraik predikat WBK. Atas dasar pertimbangan itu, ia mengajak kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Gianyar untuk berfikir jauh ke depan dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas. Jangan berfikir hanya untuk semua yang ada disini. Dampaknya luar biasa bagi negeri ini. Resonansinya luas sekali. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan berbangsa ini, ungkap Ateh optimistis. Ia berharap kedepan warga Pengadilan Negeri Gianyar dapat mempertahankan prestasi yang diraihnya dan ditingkatkan agar kedepan bisa memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Perjuangan belum selesai. WBBM target berikutnya, pungkas Ateh. [Humas/RS/Mohammad Noor]
    | Selengkapnya |
  • KEMENPAN RB DORONG PENGADILAN TUNJUKKAN PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASNYA
    Sabtu, 12 Oktober 2019 12:07 WIB.
    Denpasar"Humas: Melakukan perubahan itu tidak gampang. Bahkan untuk menyatakan diri sudah berubah saja tidak semua berani. (Perubahan yang sudah dilakukan oleh pengadilan) harus disampaikan kepada masyarakat, supaya lebih tampak dan suasananya juga berubah. Demikian disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, saat berkunjung ke Pengadilan Tinggi Denpasar, Rabu (9/10/2019). Kunjungan Ateh bersama tim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dilakukan dalam rangka evaluasi lapangan pasca selesainya dua rangkaian proses penilaian pembangunan zona integritas oleh Tim Penilai Nasional, yaitu desk evaluation dan survey oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Ateh, perlunya pengadilan menunjukkan diri telah melakukan pembangunan zona integritas memiliki relevansi erat dengan eksistensi Pembangunan Zona Integritas dalam konteks Program Reformasi Birokrasi yang diusung kementeriannya. Pembangunan Zona Integritas itu percontohan, sehingga nantinya diharapkan seluruh pengadilan akan memiliki standar sebagaimana yang telah melakukannya, ujar Ateh di hadapan aparatur Pengadilan Tinggi Denpasar. Di lapangan, lanjut Ateh, ditemukan fakta adanya instansi yang berat untuk melakukan perubahan. Bahkan untuk kegiatan pencanangan sebagai pertanda dimulainya program Pembangunan Zona Integritas, banyak yang enggan melakukannya. Tidak semua berani, ujar alumni STAN itu. Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri, lanjut Ateh, dinilai telah lulus dalam dua rangkaian penilaian yakni desk evaluation yang dilakukan di Jakarta dan survey langsung yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atas koordinasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tinggal ini adalah tahapan akhir, ujar Ateh disambut antusias warga Pengadilan Tinggi Denpasar. Semua Pengadilan Telah Melakukan Pencanangan Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia telah melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Dan dari keseluruhan satuan kerja pengadilan tersebut, Mahkamah Agung setelah melakukan seleksi dan penilaian oleh Badan Pengawasan mengusulkan 177 satuan kerja untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hari ini, hakim-hakim di Indonesia tidak hanya fokus pada pemeriksaan perkara, tetapi juga mengembangkan mindset pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. Selain itu, Pudjoharsoyo juga menyatakan kesiapan pengadilan untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas. Tahap awal, Mahkamah Agung mendorong seluruh pengadilan mengejar tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan tahun-tahun mendatang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi target kami, ujar Pudjoharsoyo optimistis. Pudjoharsoyo atas nama Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Kemenpan RB untuk selalu bergandeng tangan mendorong dan memperjuangkan pengadilan melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) [Humas/RS/Mohammad Noor]
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 03 Oktober 2019
    Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019  pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
    Selengkapnya
  • SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
    Jumat, 09 Agustus 2019
    Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB2965
    Selengkapnya
  • PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
    Kamis, 08 Agustus 2019
    Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB276 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB607 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB453 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB350
    Selengkapnya
  • PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI JURUSITA
    Selasa, 06 Agustus 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita pada tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019. Acara dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali di Kota Denpasar dan dibuka secara bersamaan dengan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif DIPA 03 T.A. 2020 di Lingkungan Peradilan Umum oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. kegiatan diikuti oleh 41 peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Narasumber  Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.H., M.Hum (Panitera PT Kupang), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang) dan Tavip Dwi Jatmiko, S.H., M.H. (Panitera PN Jakbar) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kegiatan ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan menekankan pentingnya profesionalitas dan kedisiplinan diri yang tinggi dalam menjalankan tugas. (TPU)
    Selengkapnya
  • PEMBAHASAN ROADMAP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
    Rabu, 24 Juli 2019
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019. Acara yang dilaksanakan di Hotel Rocky Bukittinggi pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2019 dibuka oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H dan diikuti oleh 45 orang peserta yang ditunjuk. Berbagai masukan dan rencana pengembangan dalam roadmap diharapkan akan menjadikan SIPP semakin mudah untuk diimplementasikan, termasuk mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam setiap template yang ada. Dengan penyusunan roadmap diharapkan pengembangan SIPP dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan waktu yang ditentukan, ungkap Dirjen Badilum ketika membuka acara. Hal yang sama juga diungkapkan kembali oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum ketika menutup acara, karena pengembangan SIPP yang baik dan terencana akan dapat menjadi sarana percepatan terwujudnya badan peradilan yang agung. (SEG)
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas