Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645 Fax: 0355-327068

e-mail : pn.tulungagung[at]pn-tulungagung.go.id, e-mail delegasi: delegasi[at]pn-tulungagung.go.id

TilangDelegasiSIPPPengaduanE-Court


Syarat dan tatacara

Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan.

Disampaikan secara tertulis

1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan PengadilanTingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
 2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dan ditindaklanjuti;
3. Dalam hal pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

Menyebutkan informasi secara jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat   menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
       -  Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat terlapor bertugas;
        Perbuatan yang dilaporkan;
       - Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
       - Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan    ini        termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama dalam informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Tata Cara Pengiriman

    Pengaduan ditujukan kepada:
        Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
        Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
    Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop.

Hak-hak Pelapor

    Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
    Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
    Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
    Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Hak-hak Terlapor

    Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
    Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

    Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
    Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Selengkapnya:

    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: Nama pelapor#NIP#satker#ibukota provinsi#nama terlapor#isi pengaduan.

Selengkapnya:

    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)

 

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 9/Pdt.G/2019/PN Tlg Tidak Cakra Penunjukan Hakim Mediator Dilanjutkan Upaya Perdamaian
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 50/Pdt.G/2018/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg Tidak Ruang Sidang Anak Pembacaan Tuntutan.
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 48/Pdt.G/2018/PN Tlg Tidak Cakra Replik Penggugat
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 42/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pemeriksaan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 41/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Tuntutan Penuntut Umum
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg Tidak Ruang Sidang Anak Pembacaan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 4/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Tuntutan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 38/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pemeriksaan Saksi Dan Pemeriksaan Terdakwa
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 36/Pdt.P/2019/PN Tlg Tidak Cakra Dentifikasi Pemohon, Pembacaan Surat Permohonan, Pembuktian Dan Saksi, Pembacaan Penetapan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 35/Pdt.P/2019/PN Tlg Tidak Tirta Identifikasi Pemohon, Pemeriksaan Alat Bukti Surat Dan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 34/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Kartika Pemeriksaan Saksi-Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 34/Pdt.P/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Identitas Pemohon, Pembacaan Permohonan, Bukti Surat Dan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 30/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembuktian Penuintut Umum
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlg Tidak Ruang Sidang Anak Pembacaan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 29/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pemeriksaan Saksi
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 26/Pid.B-LH/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pemeriksaan Ahli
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 24/Pid.B/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Tuntutan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 23/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Cakra Pembacaan Putusan
  • Tanggal No. Perkara Sidang Keliling Ruangan Agenda
    Kamis, 21 Feb. 2019 19/Pid.Sus/2019/PN Tlg Tidak Tirta Pemeriksaan Saksi-Saksi

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas