Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Berikut data LHKPN Pengadilan Negeri Tulungagung :
| No. | Nama | Jabatan | Berkas |
| 1. | MARICE DILLAK, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
| 2. | YUDI EKA PUTRA, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
| 3. | YURI ADRIANSYAH, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
| 4. | SRI PENI YUDAWATI, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
| 5. | FLORENCE KATERINA, S.H., M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
| 6. | AFIT RUFIADI, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
| 7. | I GEDE SUDARMA, S.H. | Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung | Download |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL MENYAMPAIKAN CERAMAH UMUM DIKLAT III PPC TERPADU ANGKATAN III GELOMBANG III LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN AGAMA SELURUH INDONESIA
Jumat, 13 Desember 2019 16:35 WIB.
Bogor " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto SH., M.H., meyampaikan ceramah umum pada Diklat III Program Pendidikan dan Calon Hakim (PPC) angkatan III gelombang III lingkungan Peradilan Umum dan Agama seluruh Indonesia, pada hari ini Jumat 13 Desember 2019, bertempat di Auditorium Utama Balitbang Diklat Kumdil, Megamendung, Bogor. Dalam ceramah umum ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial mengungkapkan agar para calon hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai hakim di era modern perlu bekerja dengan memegang prinsip TOMMOROW IS TODAY, dan menghilangkan prinsip TODAY IS TODAY yang tidak lagi relevan, apalagi dengan prinsip YESTERDAY IS TODAY yang merupakan suatu kegagalan dan kerugian besar bagi institusi. Agar seluruh aparatur pengadilan, baik hakim, panitera, juru sita maupun staf hendaknya mengembangkan sikap melayani dan menghilangkan mindset untuk dilayani. Kita harus bermental pelayan kepada masyarakat, bukan bermental dilayani terus, karena prinsip melayani adalah meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan publik, sehingga bekerja dapat menjadi pahala jika niat bekerja semata mata untuk beribadah kepada Allah, tutur mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini. Di akhir ceramah umum ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial mengingatkan bahwa kehidupan indah tidak tercipta begitu saja, hal itu dibangun tiap hari dengan doa, keinginan, pengorbanan dan bekerja keras. Acara diklat PPC Terpadu angkatan III gelombang III dihadiri oleh Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Sekretaris Badan Diklat Kumdil, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Balitbang Diklat Kumdil dan para Widyaswara. (Humas)
| Selengkapnya |- AUDIENSI MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL
Jumat, 13 Desember 2019 08:52 WIB.
Jakarta-Humas, Mahkamah Agung Melakukan Audiensi dengan Komisi Yudisial, Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Memberikan Pengamanan bagi para hakim di persidangan karena banyaknya ditemukan kekerasan kepada para hakim dan juga upaya sinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Yang dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo,SH.,M.Hum, Para Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Mahkamah Agung . Acara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 di Ruang Auditorium lantai 5 Gedung Komisi Yudisial Jakarta Pusat.
| Selengkapnya |- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG YUDISIAL: HUKUMAN MATI ADALAH ALTERNATIF BUKAN PIDANA POKOK
Kamis, 12 Desember 2019 16:10 WIB.
Jakarta " Humas MA: Pro kontra terkait hukuman mati masih menjadi perdebatan tajam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sebagian menolak penjatuhan hukuman mati, sementara yang lain menerima dan mendorong dijatuhkannya hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan. Sebagai lembaga yang merepresentasikan perlindungan terakhir atas hak-hak warga Negara, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sikap atas penerapan hukuman mati. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Dr. Syarifuddin, SH., MH, pada acara Pertemuan Yudisial Regional Tingkat Tinggi tentang Perlindungan Hak Terdakwa dalam Penjatuhan Pidana mati di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Kamis siang, 12 Desember 2019. Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan bahwa hukuman mati diatur dan dimungkinkan dijatuhkan atas beberapa tindak pidana di Indonesia, antara lain untuk peredaran narkotika, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana, sehingga Penolakan terhadap penjatuhan hukuman mati bisa dipandang tidak bijaksana, karena hukuman mati juga diatur dalam hukum pidana Islam, agama yang dianut sekitar 87% rakyat Indonesia, selain itu hukuman mati juga dikenal cukup luas dalam hukum adat beberapa suku di Indonesia. Bagi Mahkamah Agung sebagai pegadilan tertinggi sekaligus lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan hakim, sikap yang ditunjukkan dalam penerapan hukuman mati harus ditentukan sangat hati-hati. Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin menekankan bahwa Mahkamah Agung menghendaki hukuman mati ditempatkan sebagai ultimum remedium, suatu bentuk penghukuman terakhir yang dipertimbangkan oleh hakim hanya bila hukuman yang lain betul-betul dipandang tidak akan mencapai tujuan dari sistem pemidanaan. Oleh karena itu Mahkamah Agung menyambut baik rumusan hukuman mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan hukuman mati sebagai pidana yang bersifat alternatif bukan lagi pidana pokok. Selain itu, Mahkamah Agung juga menghendaki bahwa setiap kali seorang hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntunan hukuman mati dari penuntut umum, hakim harus memastikan bahwa putusan itu diambil dari proses peradilan pidana yang memenuhi semua prinsip peradilan yang adil, di mana terdakwa telah menerima semua haknya untuk membela diri, bukan hanya pada saat persidangan, namun juga sejak proses penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga, bisa dinyatakan tanpa ragu-ragu bahwa putusan yang diterimanya adalah putusan terbaik dari hakim. Pertemuan ini diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, Ketua Mahkamah Agung Pakistan Qazi Muhammad Amin Ahmed, perwakilan dari George Washington University Law School, Prof. Robin Maher, selain itu hadir pula dalam diskusi ini yaitu perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta beberapa orang hakim dari Mahkamah Agung dan Pengadilan di wilayah Jakarta. Syarifuddin mengharapkan pertemuan ini bisa dijadikan sebagai media saling bertukar pengetahuan dan pengelaman terkait penerapan hukuman mati. (azh/RS/photo:BS)
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG RAIH PIAGAM PENGHARGAAN DARI KEMENPAN RB
Rabu, 11 Desember 2019 16:57 WIB.
Jakarta " Humas: Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menerima penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu pagi (11/12) di Holding Room Kementerian PANRB, Jakarta. Penghargaan ini diberikan terkait capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan katagori sangat baik tahun 2019. Penghargaan ini adalah tindak lanjut dari evaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan pada 51 Kementerian/Lembaga dengan rentang waktu evaluasi Mei " Oktober 2019 lalu. Evaluasi ini berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada K/L sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik tahun 2019. Tujuan diadakan evaluasi pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga yang mendapat penghargaan serupa adalah Mahkamah Konstitusi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM dan yang lainnya. (Humas)
| Selengkapnya |- DR. SYARIFUDDIN CERAMAH PADA KONFERENSI INDONESIA - NETHERLANDS SECURITY AND RULE OF LAW UPDATE 2019
Rabu, 11 Desember 2019 16:10 WIB.
Jakarta - Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Dr. M. Syarifuddin SH., MH, memberikan ceramah tentang pembaharuan kerja sama hukum dan sektor keamanan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda pada acara Indonesia - Netherlands Security and Rule of Law Update 2019 di Kedutaan Besar Belanda, Jakarta pada Rabu pagi, 11 Desember 2019. Kehadiran Syarifuddin menggantikan Ketua Mahkamah Agung yang berhalangan hadir. Pada acara yang juga dihadiri oleh Menteri Kementrian Hukum dan HAM tersebut Syarifuddin menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menerima banyak manfaat dari kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda yang sudah terjalin kurang lebih 50 tahun. Saat ini, Mahkamah Agung sedang menjalani periode kedua kerja sama dengan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Januari 2018. Sejumlah proses perubahan yang direncanakan oleh Mahkamah Agung sejak Cetak Biru Pembaharuan peradilan tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010 " 2035, terutama dalam penerapan system kamar untuk mewujudkan konsistensi putusan di Mahkamah Agung, berhasil dilaksanakan dengan mulus antara lain dengan bantuan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan Hoge Raad dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 ini. Selain kerja sama untuk memperkuat sistem kamar di Mahkamah Agung, Syarifuddin mengatakan serangkaian kerja sama dan dukungan lain juga telah dilaksanakan, salah duanya di bidang pendidikan hakim serta sistem perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam bidang pendidikan hakim misalnya, Mahkamah Agung telah berhasil menyusun modal program pendidikan dan latihan calon hakim terpadu yang menyiapkan program on the job training yang lebih sesuai tuntutan jabatan hakim pada 2010 dan diperbaharui pada 2018 yang lalu bersama-sama dengan SSR " Studicentrum Rechtpleging (Lembaga hakim dan jaksa di Belanda). Sedangkan untuk perencanaan anggaran berbasis kinerja, sekaligus lebih sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Dewan Yudisial Kerajaan Belanda (RVdR-Raad voor de Rachstpraak). Kerja sama ini antara lain menghasilkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung yang memuat pedoman penganggaran perkara berbasis kinerja untuk perkara pidana umum, pidana khusus dan sengketa hubungan industrial. Ke depannya, kami berencana untuk memperluas sistem penganggaran berbasis kinerja ini juga untuk jenis-jenis perkara lain. Acara ini menurut pria asal Baturaja tersebut akan membawa rasa optimis terkait mewujudkan system hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini dilihat dari luasnya jangkauan hukum yang didiskusikan, banyaknya lembaga yang terlibat, serta beragamnya elemen masyarakat sipil dan akademis yang berkontribusi. Saya yakin kita sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai perubahan yang kita harapna, kata Syarifuddin menanggapi acara yang dilaksanakan setiap dua tahun ini. Pada akhir ceramahya, mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung berharap kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia - Kerajaan Belanda semakin kuat dan membawa manfaat, keadilan dan kedamaian yang lebih luas bagi masyarakat kedua Negara. (azh/RS/photo: SF)
| Selengkapnya | - WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL MENYAMPAIKAN CERAMAH UMUM DIKLAT III PPC TERPADU ANGKATAN III GELOMBANG III LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN AGAMA SELURUH INDONESIA
-
Berita Terbaru Badan Peradilan Umum
- PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
Rabu, 23 Oktober 2019
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.A.R.I menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2019 di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., membuka sekaligus memberikan pengarahan mengenai peran penting panitera dalam pelaksanaan tugas administrasi di Pengadilan. Jumlah peserta kegiatan 40 orang, terdiri dari Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber pada kegiatan ini Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM. (Direktur Binganis), Bukaeri, S.H., M.H. (Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.H., M.H. (Panitera PN Tanggerang). Tujuan Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis para Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (TPU)
Selengkapnya- PROFILE ASSESSMENT CALON PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat di lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI pada pukul 08.00 WIB, dilaksanakan Profile Assessment guna melihat kemampuan, kepemimpinan, ketrampilan dalam menyelesaikan masalah (problem solving) dan pengambilan keputusan (decision making) secara cepat dan tepat bagi Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Badilum dengan jumlah perserta sebanyak 45 pengawai.
Selengkapnya- PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Kamis, 03 Oktober 2019
Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2019 pukul10:00 WIB, telah dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, antara Dirjen Badilum yang bAru Dr Prim Haryadi SH MH, dengan Dirjen Badilum yang lama sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro SH MH. Kegiatan ini dhadiri seluruh pejabat dan staf Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir para undangan, antara lain, Kepala Balitbang DIklat Kumdil MA RI, Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum, Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H dan Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH, serta para pimpinan pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum.
Selengkapnya- SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
Jumat, 09 Agustus 2019
Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF.pdf 32 kB3501
Selengkapnya- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
Kamis, 08 Agustus 2019
Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3.2.0.-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019 Lampiran FileDescriptionFile sizeDownloads Jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 kB300 SK Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 1233 kB678 ST Peserta Bimtek SIPP Makassar 2019.pdf 979 kB541 Surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 kB376
Selengkapnya - PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas