Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B

Jl. Jayengkusuma No. 21 Tulungagung Telepon: 0355-321645 Fax: 0355-327068

e-mail : pn.tulungagung[at]pn-tulungagung.go.id, e-mail delegasi: delegasi[at]pn-tulungagung.go.id

TilangDelegasiSIPPPengaduanE-Court


PENGAWASAN HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI SURABAYA TERHADAP SE- EKS KARASIDENAN KEDIRI MELALUI VIDEO CONFERENCE

thumbRabu, tanggal 20 Mei 2020, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Tulungagung telah dilaksanakan Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya melalui video conference. Pengawasan video conference tersebut diikuti oleh Pengadilan Negeri se- eks karasidenan Kediri yaitu antara lain PN Tulungagung, PN Kediri, PN Kab. Kediri, PN Blitar dan PN Nganjuk. Pada Pengadilan Negeri Tulungagung rapat tersebut diikuti oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris dan Para Panitera Muda dan Para Ka.Sub.Bag. Rapat pengawasan ini rencananya akan dilaksanakan secara rutin sehingga apabila ada kendala atau permasalahan di Pengadilan Negeri segera mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam rapat pengawasan tersebut, Y.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya berpesan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung agar kinerja dan prestasi di Pengadilan Negeri Tulungagung tetap dipertahankan.

Berikut dokumentasinya...

1
1
1
1

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas